Budaya Politik di Indonesia

Budaya Politik di Indonesia

1.      Standart Kompetensi : Menganalisis Budaya Politik di Indonesia

1.1              Mendeskrepsikan pengertian budaya politik

Budaya Politik terdiri dari dua kata, yaitu :

·         Konsep Budaya

Secara harfiah berasal dari bahasa Sanskerta “buddhayah” yang artinya budi atau akal (hal yang berhubungan dengan budi dan akal). Secara umum dapat diartikan yaitu segala sesuatu yang dipelajari, dialami dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tigkahlaku anggota masyarakat.

·         Konsep Politik

Secara harfiah berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota yang berstatus sebagai ibukota negara. Dalam bahasa Arab dapat diartikan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaaksanaan dari tujuan sistem politik tersebut. Jadi secara umum politik dapat diartikan sebagai kegiatan dalam suatu sistem politik / negara yang menyangkut kemaslahatan  hidup seluruh warga negara atau bisa diartikan politik adalah segala aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan usaha –usaha untuk mencapai, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan negara/pemerintahan demi kemasalahatan rakyat (kesejahteraan).

·         Budaya politik

Yaitu orientasi dasar  suatu masyarakat terhadap suatu sistem politik  menurut Gabriel A.Almond dan Sidney Verba istilah Budaya politik terutama mengacu pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagianya yang lain, serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut.

·         Ciri-ciri budaya politik

1.      Merupakan keseluruhan pandangan politik, seperti norma-norma dan pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup umumnya.

2.      Mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sisitem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan, dan simbol yang dimiliki oleh individu serta harapan-harapanya.

·         Komponen-komponen Budaya politik

1.      Orientasi kognitif

Pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.

2.      Orientasi afektif

Di dalamnya berisikan perasaan-perasaan dan emosi-emosi tentang obyek-obyek politik atau sistem politik.

3.      Orientasi evaluatif

Tingkatan tertinggi dalam tingkat orientasi politik, pemahaman lebih tinggi terhadap sistem politik.mampu membuat keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yan didasarkan pada konbinasi standart nilai dan kriteria serta informasi yang di dapat dan perasaan tentang hal-hal tersebut.

1.2  Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia

Tipologi Budaya Politik menurut Gabriel Almond adalah sebagai berikut :

1.      Budaya politik parokial (Parochial political culture)

Tingkat partisipasi politik sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor kognitif (rendahnya tingkat pendidikan). Ciri-cirinya antara lain : apatis, pengetahuan tentang politik rendah, kesadaran politikya rendah, tidak peduli dan menarik diri dari kehidupan politik.

2.      Budaya politik kaula (subject political culture)

Masyarakat yang bersangkutan relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. Ciri-cirinya : memiliki pengetahuan yang cukup, partisipasi politik yang minim, kesadaran politik rendah

3.      Budaya politik partisipan (participant political culture)

Ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Ciri-cirinya : pengetahuan politik tinggi, kesadaran politik tinggi, partisipasi politik yang aktif, kontrol politik aktif.

Kharakteristik budaya politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut:

a.       Budaya politik Indonesia disatu pihak masih bersifat parokal-kaula dan budaya politik partisipan dipihak lain. Disatu sisi rakyat Indonesia masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan menjalankan tanggung jawab politiknya, sedangkan disisi lain para elit politik menunjukkan partisipasi aktifnya dalam setiap kegiatan politiknya.

b.      Sifat ikatan primordial masih berakar kuat di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Indikatornya berupa sikap mengutamakan kepentingan daerah, suku, dan agamanya.

c.       Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih memegang kuat patrilinealisme . misalnya sifat Bapakismi atau Asal bapak senang (ABS) yang mulai berkurang di tingkat pusat, tapi hidup dan masih  berkembang di tingkatan bawah.

1.3  Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik

·         Sosialisasi adalah proses pengenalan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai dan norma sosial yang baru.

·         Sosialisasi politik adalah proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi melalui berbagai media perantara supaya individu tersebut memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

·         Sistem politik adalah kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antar Individu atau kelompok individu atau dengan negara dan hubungan antar negara.

·         Unsur-unsur sistem Politik

1.      Input

Menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan suatu sistem berjalan. Bentuk dari input ini adalah tuntutan-tuntutan atau dukunganterhadap pembuat keputusan .

2.      Output

Yaitu keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah berupa penerimaan atau penolakan terhadap input.

3.      Proses

Langkah yang ditempuh pembuat keputusan untuk menghasilkan keputusan sesuai prosedur yang berlaku.

4.      Timal balik (feed back)

·         Agen-agen/lembaga  sosialisasi politik :

1.      Keluarga (Lembaga In formal)

Merupakan agen pertama yang menentukan pola pembentukan nilai-nilai politik bagi individu. Ex : anak dengan orang tuanya ngobrol tentang politik atau mendengarkan politik.

2.      Sekolah ( Lembaga formal)

Siswa memperoleh pengetahuan, sikap dan nilai tentang politik secara akademis melalui mata pelajaran civic education (kewarganegaraan)

3.      Partai politik

Yaitu sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan manfaatt secara idiil attau materiil kepada para anggotanya. Secara umum fungsi partai plitik yaitu :

a.       Sebagai sarana komunikasi politik

b.      Sebagai sarana sosialisasi politik

c.       Sebagai sarana rekruitmen politik

d.      Sebagai sarana pengatur konflik

4.      Media lainya

Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui media cetak (koran, majalah, surat kabar) maupun media elektronik (radio, televisi, internet), debat, seminar-seminar dan sebagainya.

1.4  Menampilkan peran serta budaya politik partisipan

·         Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

·         Penyebab gerakan yang mengarah kepada partisipasi politik yang lebih luas:

1.      Modernisasi dalam segala bidang kehidupan sehingga masyarakat banyak menuntut ikut dalam kekuasaan politik

2.      Perubahan struktur kelas sosial

3.      Penggaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

4.       Konflik antar  kelompok pemimpin politik, jika terjadi konflik antar elit maka yang dicari adalah dukungan rakyat.

5.      Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

·         Samuel Huntington dan Joan nelson mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut :

1.      Kegiatan pemilihan

2.      Lobbying

3.      Kegiatan organisasi

4.      Mencari koneksi (Contacting)

5.      Tindakan kekerasan (violence)

·         Tingkat partisipasi politik :

1.      Orang-orang apolitis

2.      Tingkat pengamat ( menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, mengikuti perkembangan /perhatian terhadap politik)

3.      Tingkat partisipan ( petugas kampanye, aktif dalam parpol/ kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial)

4.      Tingkat aktivis ( pejabat umum, pejabat parpol sepenuh waktu, pimpinan kelompok kepentingan)

·         Partisipasi politik yang berkembang dalam masyarakat :

1.      Radikal, yaitu cenderung kasar dan sering menggunakan kekerasan secara fisik, serta mau menang sendiri dalam memperjuangkan tujuannya, kecenderungan dari kelompok ini adalah melawan dan melanggar aturan-aturan politik.

2.      Moderat, yaitu memperjuangkan perubahan secara evolusi atau bertahap sesuai dengan perkembangan dari masyarakat sendiri dan didasarkan pada aturan-aturan politik yang ada.

3.      Konservatif, yaitu mereka tetap menginginkan keadaan yang ada dipertahankan dan tidak menghendaki perubahan dalam bentuk apapun .

4.      Liberal, yaitu bersikap progresif yang menghendaki perubahan cepat sesuai dengan kecenderungan aturan yang dibuat

5.      Reaksioner, yaitu menghendaki perubahan dengan kembali pada masa-masa lalu, mereka dalam memperjuankan perubahan tidak rasional dan melawan aturan-aturan yang ada.